Herman Deru Bakal Bentuk Tim Transisi #Sumsel

LINTASSUMSEL, PALEMBANG– Menyadari pentingnya menyesuaikan program yang dikampanyekannya dengan anggaran yang disusun program pemerintah yang sedang berjalan, Gubernur Sumsel terpilih H Herman Deru SH menyatakan bakal membentuk Tim Transisi.

Seperti diketahui hasil rekapitulasi final Pemilihan Gubernur (Pilgub) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel di Jakabaring Palembang, 8 Juli 2018 lalu sudah rampung diselesaikan, hasilnya pasangan HD-MY (H Herman Deru SH dan Ir H Mawardi Yahya) dinyatakan unggul.

“Jadi pada saatnya kita akan bentuk Tim Transisi dan akan berjalan dengan cara terhormat. Transisi ini adalah dimaksud menyesuaikan program dengan program yang ada dengan program HDMY,” ungkap H Herman Deru SH usai bertemu Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang dalam acara Pembekalan Pencalegan di Rumah Limas Jl Demang Lebar Daun Palembang, Sabtu (28/7/2018).

Menurut mantan Bupati OKU Timur dua periode itu melalui Tim Transisi ini pada tahun 2019 itu diharapkan anggaran provinsi ini sudah sesuai dengan program HDMY.

“Kita akan buat Tim Transisi. Jadi akan masuk, akan klunuwon ke DPRD juga akan masuk klunuwun ke Sekretaris Daerah untuk menyesuaikan program karena bagaimanapun gubernur ke depan yang akan bertanggung jawab terhadap anggaran 2019. Jadi dengan segala hormat,” pungkas menantu mantan Walikota Palembang H Husni.

Sebelumnya Pengamat Sosial Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar mengajak warga Sumsel menerima dengan lapang dada hasil dan menyambut gubernur terpilih yang baru.

Terinspirasi dari pemerintahan pada Pilgub DKI Jakarta, ia mengaku tim transisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel harus segera dibentuk.

“Kala itu sekitar 5 bulan jaraknya, tim pemenangan Anies-Sandi berinisiasi menawarkan dibentuknya tim transisi pemerintahan kepada Ahok-Jarot. Saya rasa Sumsel juga harus demikian,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berkaca dari DKI Jakarta memang awalnya ada penolakan dari Ahok- Jarot, tapi setelah dilakukan komunikasi akhirnya diperkenankan dibentuknya tim tersebut dan masuk dalam manajemen pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan tim transisi juga saat ini merupakan urgensi, meski tak memiliki sasar hukum tetapi etika berikut efektivitas keberlanjutan dalam program pembangunan yang akan disandingkan secara harmonis dengan janji-janji kampanye intensif gubernur terpilih nantinya.

“Apalagi yang terkait dengan kampanye program 100 hari kerja, sulit untuk merealisasikanya karena terkunci oleh birokrasi, anggaran dan program yang telah disusun oleh rencana program yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ia membeberkan, kondisi seperti juga sedang digagas di daerah Jawa Timur, dimana Paslon Gubenur Terpilih (Khofifah- Emil Dardak) tengah membentuk Tim transisi pemerintahan yang bersumber dari kalangan Akademisi & birokrat handal.

“Akhirnya dituntut kebesaran jiwa, kenegarawanan juga kematangan berpolitik dari para pejabat daerah yang kita cintai ini. Dampaknya rakyat akan semakin merasakan keberagaman aspek pembangunan yang berkelanjutan,” harapnya. (*)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: pairat

SRIPOKU.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *