Jika Eks Koruptor Boleh Menjadi Caleg, Apa Gunanya SKCK ?

LINTASSUMSEL.COM, —Negeri ini memang amburadul dalam menerapkan peraturan. Hukum saling bertentangan, saling bertabrakan. Inilah akibat hukum yang bisa diperjualbelikan.

Polemik tentang eks koruptor yang bisa menjadi calon legislatif membuat saya geleng-geleng kepala. Tidak bisa masuk akal, bagaimana mungkin orang yang menghisap duit rakyat bisa menjadi ‘anggota yang mulia’?

Hal ini juga telah menghasilkan tatanan moral yang ada dalam masyarakat.Seorang mantan pesakitan akan mulia karena diberi jalan untuk ke arah sana.Ataukah memang tidak ada lagi ukuran moral bagi para petinggi negeri.

Sebagai rakyat kecil, saya teringat bahwa untuk mendapatkan pekerjaan saja, kami harus menyatukan satu persyaratan. Antara lain adalah SKCK atau yang dulu dikenal sebagai surat keterangan kelakuan baik.

Jika tidak membawa SKCK, bisa dipastikan bahwa lamaran kerja akan ditolak.Minimal arsip lamaran dan dilengkapi. Tidak ada satu instansi pun yang mau menerima mantan napi karena kuatir akan terjadi aksi kriminalitas.

Nah seingat saya, para calon anggota legislatif juga harus mencakup SKCK sebelum memberikan berkas ke partai tempat bernaung. Lalu bagaimana dengan eks koruptor yang sudah mendekam di penjara dan menjalani mantan napi?

Majunya eks koruptor sebagai calon legislatif menyiratkan bayangan bobroknya partai tersebut. Mereka tidak peduli dengan tatanan moral, hanya pikiran wisatawan diri sendiri.

Mungkin penyebabnya adalah setoran yang berasal dari calon legislatif eks koruptor. Perlu ingat, siapa saja yang menjadi pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif dari partai wajib menyumbang sekian persen dari putaran dia untuk partai.

Selain itu, nomor urut dalam pencahegan merupakan ajang bisnis jual beli partai.Siapa yang mau nomor satu, pasti harga yang harus dibayar sangat tinggi. Hal inilah yang membuat praktik korupsi menjadi abadi.

Caleg yang diperlakuan uang dalam proses yang akan mencari ganti masa belakangnya sebagai seorang pejabat. Satu satunya jalan adalah dengan korupsi.

Karena itu boleh dikatakan bahwa kampanye adalah pengembangan koruptor.Mereka membuat proses pencalegan menjadi biaya tinggi.

Bagaimana dengan SKCK? Ah, apa pun bisa menghasilkan asal berani uang. Dalam hal ini, sangat memprihatikan bahwa lembaga hukum yang mengeluarkan SKCK tidak terlalu peduli orang yang mengajukan permohonan SKCK benar benar orang baik.

Hanya saja Kasihan lah orang kecil yang harus tunggang langgang mengurus SKCK untuk melamar Pekerjaan atau mulai studi. Mereka orang orang baik yang dipersulit birokrasi. Mereka orang orang orang dewasa dengan melambang dengan melambaikan SKCK.

Mungkin harus ada lembaga lain yang mengeluarkan SKCK. Lembaga yang sekelas dengan KPK agar tidak ada orang yang sembarangan membuat SKCK untuk memuluskan rencana para koruptor.

Siapa sih yang bisa menjamin eks koruptor tidak akan melakukan tindakan korupsi? Sangat sulit mengubah tabiat buruk, jarang ada orang yang benar-benar bertobat. Selain dengan biaya tinggi politik yang tinggi ini.

Muthiah Alhasany

Kompasiana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *