Impor Beras , Penghianatan Janji Kedaulatan Pangan

Oleh  :  Okky Ardiansyah

LINTASSUMSEL.COM, —Saat kampanye, Jokowi menyebut 25 Waduk Baru akan dibangun dalam masa pemerintahannya.
Pembangunan waduk baru merupakan wujud Nawa Cita untuk mencapai ketahanan pangan. Waduk belum rampung ketahanan pangan masih jauh api dari panggang tetapi yang terjadi justru kembali pemerintah mendatangkan dua juta ton beras.

Tentunya dengan keputusan impor itu secara nyata pemerintah telah mengingkari sendiri janji kedaulatan pangan nasional yang pernah dikampanyekan.

Maka timbul pertanyaan, apakah pembangunan waduk dan segala infratruktur yang dibanggakan hanya merupakan target proyek 5 tahunan yang bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan proyek semata?

Demikian juga dengan impor beras yang sudah bukan menjadi rahasia lagi merupakan lahan basah untuk melakukan mark up, sehingga patut diduga import 2 juta ton kali ini tak lebih untuk memberikan peluang mafia impor beras bermain dengan oknum pejabat pemangku kekuasaan. Banyak fakta yang mengarah, sehingga sulit untuk tidak menduga demikian.

Apalagi ditahun politik perkara impor ini selalu terjadi, karena dalam jaringan mafia impor beras berperan juga birokrat dan politisi lapis atas, demi kepentingan ekonomi dan politik masing-masing sehingga sulit untuk diberangus.

Patut diduga bahwa motif utama impor beras bukanlah untuk menutupi kekurangan beras nasional tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperolehan keuntungan besar berupa fee impor. Bayangkan, jika besaran fee impor Rp 1 milyar per 1,000 ton, maka dari impor beras 2 juta ton akan diperoleh total fee Rp 2 triliun. Nilai yang fantastis.

Sedikitnya ada dua indikasi peran birokrat ataupun politisi, langsung atau tidak langsung, dalam jaringan mafia impor beras. Salah satunya dapat kita nilai dari kontradiksi data status beras nasional antar institusi pemerintah khususnya Bulog/BUMN dan Kementan seperti yang sedang terjadi saat ini.

Kemendag menyatakan bahwa data mereka menunjukan perlu dilakukan impor, sebaliknya data Bulog menyatakan tidak. Namun jika kita jeli mengamati kejadian kali ini, unik, diluar kebiasaan.

Biasanya, kementan menyatakan surplus, tapi justru Bulog dan Kemendag yang menyatakan defisit, sehingga perlu dilakukan Impor beras (silahkan cek berita tahun 2015), tentunya kejadian kali ini menarik untuk kita analisa, siapa sebenarnya oknum yang sedang bermain?

Kunci politik ketahanan pangan adalah keberpihakan kepada petani. Kalau pemerintah tidak berpihak kepada petani, bagaimana mungkin bisa tercapai. Kebijakan impor jelas bentuk ketidak berpihakan pemerintah kepada petani, apalagi justru terjadi saat kondisi stok beras surplus seperti yang tersirat dari apa yang diucapkan Budi waseso yang bersitegang dengan Mentri perdagangan.

Tanpa menyebut nama, Buwas mengatakan : “Hari ini ada yang menyampaikan Bulog tetap impor, Bulog harus impor. Celakanya yang menyampaikan ini mantan Dirut Bulog, dia gak ngerti. Jangan jadi pengkhianat bangsa ini,” ujar Buwas di konferensi pers di Kantor pusat Perum Bulog.

Buwas juga meminta mantan Dirut Bulog itu tidak menggunakan hitungan lamanya sebagai bahan pertimbangan agar Bulog mengimpor beras sekarang ini.

Lalu, apa carut-marut ini juga kembali hanya sekedar menjadi tontonan rakyat saja, tampa ada penyelesaian yang berdampak positip pada petani , dan lagi-lagi ketahanan pangan tampaknya hanya sebatas jargon indah jelang pemilu, toh, impor jor-joran sudah terlanjur dilakukan.

Jika kita menoleh ke belakang terkait perjalanan bangsa ini, sulit untuk tidak mengakui fakta bahwa selama 32 tahun pak Harto memimpin, dapat dikatakan nyaris tidak pernah sekali pun terjadi gejolak beras. Rakyat selalu happy, karena harga beras terjangkau. Petani pun demikian. Kebijakan harga padi yang ditetapkan Pak Harto bisa membuat mereka tersenyum.

 https://twitter.com/PAidi_TM?s=08

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *