Tahun Politik ,Sosmed Penuh Photo Politik Tanpa Makna

Saat ini, medsos sudah merupakan sarana teknologi yang efektif dan efisien untuk melakukan kegiatan kampanye politik. Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi media sosial.

Tercatat, setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya.

Dalam laporan ini juga dijelaskan jika pada Januari 2018, total masyarakat Indonesia sejumlah 265,4 juta penduduk. Sedangkan penetrasi penggunaan internet mencapai 132,7 juta pengguna.

Tentunya berdasarkan data tersebut, sangat disayangkan apabila kemudian partai politik abai terhadap media sosial.

Di media sosial partai politik atau politisi kontestan bisa memaparkan visi dan misi atau program kerja secara terperinci dan jelas kepada publik melalui tulisan-tulisan mereka di media sosial. Para politisi dapat menguraikan secara spesifik agar publik paham dan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan visi dan misi mereka.

Namun disayangkan sejauh pengamatan, masih tidak banyak para politisi khususnya kandidat calon legislatif mampu menggunakan sarana sosial media untuk menjelaskan kelebihan mereka dari kandidat lainnya. Politisi hanya mengganggap dengan menggunggah foto dan nomer urut mereka di sosial media secara massif, maka, mereka akan populer dan dipilih, hal inilah yang akhirnya justru malah membuat si kandidat menjadi tidak menarik untuk dipilih.

Kegagapan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye ini diakibatkan oleh minimnya pengetahuan mengenai karakteristik atau sifat alamiah dari media sosial itu sendiri.

Selain juga diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dalam cara menggunakan fitur-fitur teknis aplikasi medsos bagi para politisi atau kandidat calon anggota legislatif.

Tentunya dalam kegiatan kampanye di sosial media juga ada tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada image penguatan karakter kandidat calon legislatif. Setidaknya ada 3 fase: fase dikenali, diminati, dipilih. Ketiga fase tersebut memiliki pola konten yang berbeda pada setiap tahapannya.

Apalagi saat ini dimana masa kampanye relatif panjang, 6 bulan, seharusnya tahapan itu bisa dilakukan dengan tepat, bukan di awal sudah berseliweran mengunggah foto dengan no urut coblosnya, padahal seharusnya bukan di tahap pertama atau di tahap dikenali proses konten semacam itu di unggah pada kanal-kanal sosial media, dan jika itu dilakukan di awal, atau salah tahap, tentunya akan menimbulkan image negatif: siapa anda, apa keutamaan anda, dan apa yang membuat saya harus memilih anda, foto?

Seorang kawan mengatakan, di tahun politik ini, sosial media kembali dipenuhi polusi photo tanpa makna.

Dari beberapa kali saya turut menghadiri Bimtek (bimbingan teknis), yang dilakukan oleh partai Berkarya, saya belum pernah menemui pelatihan secara teknis yang mengupas secara mendetail terkait hal tersebut di atas, secara umum Partai Berkarya ataupun partai lainnya, dalam Bimtek para calegnya menekankan pentingnya media sosial sebagai sarana kampanye, tatapi tidak merinci dalam bentuk pelatihan yang fokus kepada bagaimana melakukan kampanye di media sosial, akibatnya, 70 persen caleg Partai Berkarya yang akan berlaga, dapat kami katakan gagap sosial media.

Okky Ardiansyah Annas Digital Consultan

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *