Arogansi Pemkot Surakarta Dalam Penggusuran Warga Jebres Demangan

 

LINTASSUMSEL.COM , –Tanggal 11 Oktober 2018 adalah titik kulminasi arogansi yang ditunjukkan oleh Pemkot Surakarta. 23 KK kini kehilangan tempat tinggal, runtuh, rata dengan tanah menyisakan puing-puing bangunan. Jangan tanyakan lagi berapa jumah kerugian yang dialami warga Jebres Demangan mulai dari hilangnya harta benda mereka hingga kesempatan untuk hidup damai dan sejahtera.

Penggusuran sewenang- wenang yang dilakukan aparat negara di bawah instruksi Pemkot Sukarta telah merenggut semuanya. Proses yang tengah berlangsung untuk membuka sertifikat Hak Pakai (HP) 105 yang dijadikan sebagai dalih penggusuranpun tidak diindahkan. Selama ini baik Pemkot dan BPN yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikat Hak Paki 105 tidak bersikap transparan.

Bahkan di awal proses pengukuran lahan yang mencaplok lahan yang ditempati warga tidak pernah melibatkan warga terdampak. Manakala masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka di sanalah lahan subur terjadinya praktek korup aparat negara.
Selain fakta di atas, pemkot surakarta tidak mengindahkan kondisi warga terdampak yang sedang mengalami sakit prah dan tengah menjalani opersi di Semarang.

Kini penderitaannya harus bertambah parah sebab tidak lagi memiliki hunian. Tidak ada bahasa yang lebih pantas dan tepat digunakan dalam hal ini selain kata arogan dan tidak manusiawi. Indonesia tidak dibangun di atas semangat semacam itu, semangat yang menghancurkan nasib hidup warganya sendiri. Sayangnya pemerintah tidak pernah peduli. Negara akhirnya hanya menjadi institusi penindas. Ia dikosongkan dari jiwanya, yakni Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Eksesnya negara hanya menjadi selubung kepentingan segelintir orang mengalahkan kepentingan masyarakat sipil yang harusnya diutamakan.
Demokrasi kita sudah dimonopoli begitu saja sesuai kepentingan segelingir orang. Masyarakat dianggap tidak lain sebagai kawanan pandir. Saat pemilu diseret ke TPS dan pasca pemilu dilupakan. Dalam sistem semacam itu, pembangunan tidak pernah ditekankan untuk kepentingan masyarakat kecil. Demi mengelabuhi masyarakat terhadap pembangunan semacam itu, pembangunan dikemas dengan bahasa “untuk kepentingan umum”, padahal tidak lain hanya untuk segelintir orang yang memiliki kuasa termasuk kusa modal. Pemerintah Kota Surakarta hari ini tanggal 11 Oktober 2018 telah menunjukkan arogansinya sebagai instansi despotik penjaga modal dengan menggusur warga Jebres Demangan secara brutal dan anti kemanusiaan.
Atas dasar itu semua, maka kami yang tergabung dalam Aliansi Warga Jebres Demangan dengan tegas mengutuk tindakan penggusuran sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dan menuntut Walikota bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh warga Jebres Demangan.

Surakarta, 11 Oktober 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *