Biaya Mahal Kualitas Asal – Asalan , Infrastruktur Era Jokowi ?

 

Oleh: H.ANHAR, SE
Politisi Partai Berkarya
Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi.

 

LINTASSUMSEL.COM,-Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik, tulis laporan Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia Hal itu menjadi kendala utama bagi Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta ke dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Artinya, Indonesia akan kesulitan menarik investasi asing untuk melanjutkan proyek yang belum terselesaikan. Dan, apabila bangunan infrastruktur itu tidak terselesaikan, tidak bergulir untuk mendatangkan pemasukan, lalu bagaimana cara negara membayar hutang biaya pembangunan nya ? Hutang lagi ? Apa hanya dengan kalimat harus optimis saja, tanpa ada kejelasan langkah-langkah kongkritnya ?

Berselang hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintahan kabinet kerja gencar membangun infrastruktur karena sudah ada rancangannya semasa SBY masih menjadi presiden.

Loh, kok balik ke SBY, bukankah sebelumnya semua kebanggaan, kehebatan sebagai pelopor pembangunan infrastruktur hanya terjadi di era Jokowi memimpin ?

Kalau bukan Jokowi presiden-nya pembangunan infrasrtuktur di seluruh pelosok Indonesia ini tak akan terjadi, demikian bayak media arus utama mempropagandakannya.

Sampai hari ini, setalah kurang lebih se-pekan berita terkait pernyataan Bank Dunia tersebut, belum ada saya temui berita terkait klarifikiasi pihak pemerintahan Jokowi yang masuk pada substansi untuk menanganggapi pernyatan Word Bank tersebut .

Belum usai keterkejutan publik terkait apa yang dikatakan World Bank, Wakil presiden Jusuf Kala turut mengeluarkan pernyataan keras terkait biaya pembangunan LRT yang dinilanya berbiaya luar biasa mahalnya.

Projek LRT Jabodetabek berbiaya 500 milyar per kilometer. Padahal, Projek LRT termasuk Projek mercusuar Jokowi, Infrastruktur kebanggaan Jokowi.

Apa kemudian salah jika kita menduga dan mengaitkan dengan pernyataan Bank Dunia di atas bahwa dengan biaya semahal itu ternyata kualitas infrastruktur yang dibangun asal-asalan.

Tentunya menimbulkan keanehan. Logikanya, high cost haruslah high quality, mengapa yang terjadi justru sebaliknya? tentu patut diduga potensi korupsi besar-besaran sangat mungkin terjadi.

Apapun alasannya proyek infrastruktur sudah dijalankan, proyek yang sebelumnya menjadi jargon utama kampanye pemerinahan Jokowi ini harus dikritisi, diaudit melalui mekanisme yang benar. BPK dan KPK harus terjun untuk melakukan audit, sehingga permasalahan bisa kembali on the treck.

Dan, apabila BPK dan KPK tidak berani meng audit, tentunya anggota DPR RI khusus-nya komisi tiga haruslah berani angkat suara. Jika hanya bungkam duduk manis dan diam Seribu Bahasa, patut kita menduga DPR pun turut tersandra.

Bukankah sudah terang benderang bahwa langkah awal untuk mencurigai adanya potensi korupsi sudah dibuka ke publik oleh Bank Dunia juga oleh Wapres Jusuf Kala?

Jangan sampai rakyat lagi yang akan merasakan getirnya, kemudian permasalahan ini hanya ditarik ulur ke ranah politik lalu dikaburkan dengan berita Jokowi belanja Cilok.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *