Isu Masjid Terpapar Radikalisme . Wakapolri : Nanti Kualat

lintassumsel.com, Jakarta,  – Wakil Dewan Masjid Indonesia, Komisaris Polisi Syafruddin Kembali membantah, isu-isu yang berkaitan dengan masjid di wilayah DKI Jakarta, terpapar paham radikalisme. Syafruddin bernilai tidak relevan jika masjid disebut sebagai tempat yang terpapar radikalisme.

“Tidak ada, di mana ada masjid radikal, masjid itu kan tempat ibadah,” tegasnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/6).

Isu mengenai terpaparnya beberapa masjid di DKI Jakarta dibember oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kendari demikian, Syafruddin yang juga sebagai Wakapolri membantah keras anggapan tersebut. Menurutnya, tidak relevan bila masjid adalah tempat ibadah dianggap terpapar radikalisme.

“Ya saya bantah bukan masjid, nggak mungkinlah bagaimana, gak bisa ngomong masjid itu, masjid itu kan benda tempat ibadah nanti kualat kita, tempat suci,” katanya.

“Saya bantah, saya bantah karena masjid tidak bisa berbicara seperti orang. Tidak mungkin radikal, itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Gak masuk logika (anggapan tersebut),” tegasnya lagi.

Puluhan masjid di Jakarta disebut telah menyebarkan paham radikal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membenarkan dugaan tersebut. Ia bahkan mengaku telah mengantongi daftar yang menjadi tempat penyebaran paham radikalisme. Daftar itu ada di Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) dan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI.

Informasi tentang keberadaan masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal datang dari Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para cendekiawan Muslim di Istana Negara, Senin (4/6). Ia mengatakan, ada sekitar 40 masjid di daerah DKI yang memberikan ceramah mengarah radikalisme. Penceramah justru mengajarkan paham radikal dan intoleran.

Azyumardi mengungkapkan, para cendekiawan mengumumkan untuk menghadapi intoleransi memang harus komprehensif. Pemerintah harus membuat kembali koalisi sosial, misalnya, pemantapan kembali semangat kebangsaan, kemudian juga kearifan lokal dan menyatukan Islam wasatiyah.

 

 

Republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *