Jokowi Ancam Mentri ATR/BPN RI. Setali Tiga Uang. Pejabat Daerah, Asal Bapak Senang

Jakkarta, Lintassumsel.com,–Kesekian kali nya presiden Jokowi menyerahkan sertipikat secara langsung kepada rakyat melalui program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ). Kali ini, dilaksanakan di Plaza BKB Palembang, pada 13 juli 2018 yang lalu.

Saat penyerahan 6000 sertipikat tanah kepada masyarakat Sumatera Selatan itu, lagi-lagi Jokowi nengeluarkan kalimat ancaman keras kepada Sofyan djalil sebagai penanggung jawab di lembaga yang belakangan ini Sangat populer dengan bagi-bagi sertipikat gratis nya itu.

Lembaga sebelumnya bersifat administratif saja, sekarang, berubah menjadi sebuah lembaga yang super produktif, dengan kesibukan yang luar biasa.

Kalau saja kita mau menyempatkan diri melihat dapur dari program PTSL di seluruh kantor pertanahan di Indonesia, maka, saat ini, kita akan terkaget melihat puluhan anak sekolah berseragam SMU, berkantor di lembaga itu. Jangan heran juga jika melihat mereka bisa keluar dari kantor, bahkan hingga pukul 10 malam, salah kah itu?

Salah atau pun benar, tergantung kita menilai, tatapi yang jelas, tidak patut dan pantas hal semacam itu sampai terjadi .

Satu sisi, dengan adanya program PTSL tersebut, maka dapat membuka peluang besar bagi siswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada kantor pertanahan di seluruh Indonesia.

Namun jika kita simak lebih dalam lagi, tentunya perlu kita pertanyakan juga, apakah mereka mendapatkan hasil dalam bentuk uang atas kerja mereka membantu pelaksanaan program itu, walaupun, mungkin hanya sekedar untuk makan atau transportasi, yang tentunya demikian itu sangat wajar saja mereka terima.

Apalagi jika mereka, siswa SMU itu, ikut dilibatkan untuk lembur hingga larut malam. Sama hal nya dengan yang dilakukan karyawan, staf, bahkan pimpinan kantor pertanahan di tingkat Kabupaten atau kota.

Sementara di sisi lain, informasi yang kami dapat untuk biaya lembur bagi pegawai ASN saja, morat marit, alias tidak memadai dan tidak sepantasnya. Konon, kabarnya, tidak dimasukkan dalam APBN.

Belum lagi jika kita lebih tajam menyoal biaya pelaksanaan acara seremonial pada waktu penyerahan sertipikat kepada rakyat, yang hadir, jumlah nya ribuan, bahkan ada yg mencapai 11 ribu orang hadir pada satu lokasi.

Belum lagi biaya untuk mendatangkan pejabat-pejabat tingkat satu dan pejabat pusat yang mendampingi presiden, serta biaya protokoler kehadiran presiden, nilainya, bisa mencapai miliaran rupiah.

Apakah dana ini dicantumkan dalam APBN ?

Atau kah ditanggung juga oleh kantor pertanahan yang melakukan kegiatan tersebut ?

Tentunya jidak tidak masuk dalam mata anggaran di ABPN, maka akan ditangung daerah. Menjadi wajar juga jika kita berasumsi, kemudian, ada beberapa pejabat setingkat eselon tiga di daerah yang menjadi sasaran empuk aparat penegak hukum, bernama, buser anti Korupsi. Lalu, siapa salah ?

Miris, kasihan mereka yang sudah bekerja keras meninggalkan waktu dengan keluarga hanya untuk memenuhi target dari presiden, namun pada akhirnya, mereka malah menjadi korban.

Seharusnya, pimpinan puncak, dalam hal ini Mentri ATR/BPN, berani melaporkan hal ini secara jelas dan tuntas kepada Presiden.

Jangan hanya karena pak mentri ingin aman jabatan nya, bawahan dikorbankan.

Cobalah anda lihat langsung, turun ke bawah, jangan hanya sebatas menerima laporan dari bawahan saja yang se-tali tiga uang dengan anda, juga takut, jabatan nya dicopot, lantas membuat laporan yang bagus-bagus saja, selalu mengatakan ; siap, siap dan siap.

Seorang pemimpin seyogyanya juga melakukan pengamatan secara Inteligen, lihatlah kerja dan keadaan anak buah, susah payah mengerjakan ambisi yang sangat besar tersebut.

Stop melaporkan sesuatu yang sifatnya Asal Bapak Senang(ABS),tetapi dibalik itu justru sedeng melakukan pembohongan publik.

Berdalih, hasil penerbitan sertipikat telah memenuhi target, namun, pada kenyataannya, ada sertifikat yang dibagikan dengan kriteria K1, K2, K3 dan K4.

Jika selesai, tuntas dan dibagikan, tentunya, tak akan menggunakan kode-kode semacam itu. Bahkan yang sangat menjadi keheranan kami, justru tidak mau secara terbuka menyebutkan, mana yang benar-benar murni K1, berapa persen ?

Tentunya, niat baik presiden tidak akan berbuah manfaat jika hasil kerja dari ujung tombak program PTSL tersebut justru membalut laporannya dengan kebohongan.

Saya yakin, jika situasi seperti paparan kami di atas itu berlanjut,maka, niat baik presiden untuk membuat rakyat memiliki kepastian hukum akan hak dasar terhadap tanah mereka, malah akan menjadi BOM waktu yang tentunya akan menyengsarakan rakyat dikemudian hari.

H. Anhar , SE, MM.
Ketua Umum FAKTA (Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *