KPK Diminta Awasi Dana Rakyat 15,9 Triliun di Kementrian ATR/BPN RI

 

Lintassumsel.com, SEJAK Pemerintahan Jokowi-JK merubah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bersifat Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) menjadi Lembaga Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) mulai tampak geliat dari lembaga yang awalnya dipimpin Ferry Mursidan Baldan tersebut.

Lembaga yang semula hanya bersifat teknis administrasi semata, kini sudah berubah, mengarah ke lembaga yang bersifat politis. Artinya, dari lembaga yang semula ‘adem ayem’ kini berubah menjadi lembaga hiruk pikuk.

Apalagi lembaga yang kini dipimpin Sofyan Djalil itu sibuk mengerjakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kata banyak pihak sebagai program unggulan pemerintahan Jokowi-JK.

Padahal mulai dari proses pengukuran, pendaftaran sampai kepada melayani masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya adalah tugas rutin lembaga tersebut. Dan, itu hal yang lumrah karena diamanatkan dalam UU PA bahwa tugas kewajiban BPN adalah mencatat dan menerbitkan sertifikat tanah.

Namun, belakangan ada keinginan Jokowi untuk mensertifikatkan seluruh tanah rakyat. Ya, ini tentu saja program mulia seorang kepala negara untuk rakyatnya. Hal tersebut tentu saja disambut gembira masyarakat yang selama ini memang sulit untuk mensertifikatkan tanahnya dengan berbagai macam kendala.

Apalagi sertifikat itu diberikan kepada rakyat tanpa dipungut biaya alias gratis. Terlepas dari ada yang menyebut proyek tersebut sebagai pencitraan, proyek politik 2019 atau apalah namanya, pastinya ini adalah proyek besar dengan anggaran cukup besar pula dari APBN yang dibebankan kepada Sofyan Djalil.

Tahun lalu, Kementerian ATR/BPN ditarget menerbitkan 5 juta, tahun ini 7 juta serta tahun depan 9 juta sertifikat. Anggaran APBN yang dikucurkan untuk proyek itu cukup fantastis. Lembaga lama menerima anggaran sekitar Rp 3 triliun setahun. Dan itu, hanya mampu untuk menghasilkan sekitar 500.000 sertifikat.

Namun, dengan ada program penerbitan Sertifikat Tanah Gratis, anggaran yang diambilkan dari APBN itu naik menjadi Rp 6,3 triliun untuk tahun lalu. Dan Rp 9,6 triliun untuk tahun ini. Jumlahnya sangat fantastis memang.

Kami mendapat informasi bahwa untuk mengejar target tidak jarang umumnya pegawai menengah kebawah Kementerian ATR/BPN terpaksa lembur sampai larut malam tanpa mendapatkan uang tambahan sebagaimana diatur dalam penggunaan Dana APBN.

Belum lagi saat kegiatan penyerahan Sertifikat oleh Presiden, pengumpulan massa yang mencapai puluhan ribu dari berbagai pesolok desa pastilah menelan biaya tak terduga mencapai Ratusan bahkan miliaran rupiah. Disini perlunya pengawasan lembaga Anti Rusuah tersebut.

Pertanyaan besarnya adalah, luar biasanya mesin lembaga ini digenjot sedemikian rupa untuk mampu bekerja super maksimal. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah ketersediaan juru ukur yang dimiliki Kementerian ATR/BPN.

Sebagai catatan yang sangat patut diketahui berbagai pihak termasuk rakyat, terakhir BPN melakukan pendidikan juru ukur sekitar 34 tahun silam. Itu berarti lembaga tersebut saat ini sangat kekurangan juru ukur.

Juru ukur yang 34 tahun lalu dididik, kini banyak yang sudah pensiun. Bahkan ada yang sudah meninggal. Padahal Juru ukur tersebut kunci utama lembaga ini dalam bekerja menerbitkan sertifikat tanah.

Untuk memenuhi target yang ‘dipaksakan’ Presiden Jokowi tersebut, tiada cara lain yang dilakukan BPN kecuali melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga, perusahaan swasta yang selama ini memang bergerak dibidang pertanahan.

Walau melakukan kerjasama dengan swasta, karena menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan agar sertifikat yg ditargetkan Jokowi tercapai, tidak tertutup kemungkinan ada pula ‘perusahaan kagetan’ yang mungkin saja baru memulai aktivitasnya ketika proyek PTSL tersebut berjalan.

Dengan begitu, bisa dibayangkan jika kelak 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan, hasil ukur dari perusahaan ini yang mungkin saja sudah tutup atau bubar pasti akan menimbulkan masalah.

Andainya terjadi, kepada siapa akan diminta pertanggung jawaban hasil pekerjaan mereka, belum lagi sistem pengukuran dengan menggunakan Sistem Satelet dan komputerisasi sehingga banyak persoalan terjadi dilapangan.

Dapat kita bandingkan pula dengan sistem lama yg menggunakan PP 10, khususnya di tanah kosong yang hamparannya cukup luas dimana dengan menggunakan sistem TM3, akan banyak terjadi sertifikat ‘melayang’ tidak mendarat seperti istilah yang lazim digunakan orang-orang ahli BPN.

Namun, karena mengejar target, dipaksakanlah menerbitkan sertifikat itu. Dengan diterbitkannya sertifikat demikian, tentu saja ini bakal menjadi ‘bom’ waktu sengketa serta keributan besar dikemudian hari.

Ada hal yang tidak kalah pentingnya saat dimana masyarakat yang memiliki sertipikat hasil PTSL ini tidak mampu bayar pajak karena tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yg cukup untuk memberdayakan dan memanfaatkan sertifikat nya, atau sertifikat yang diagunkan ke Bank kreditnya macet, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menjual tanah tersebut yang statusnya hak milik, bisa dibayangkan Hak dasar Rakyat tersebut akan beralih tangan bisa jadi ini akan berlaku secara massal.

Dan inilah menjadi sasaran Empuk para tengkulak mafia tanah utk menjual nya pada Pihak asing yang dengan peraturun Pemerintah, kepada pihak asing diberi kemudahan untuk memiliki Tanah walau bersifat Hak Guna Bangunan (HGU) tetapi untuk yang sudah berstatus hak milik, pasti hak keperdataan tersebut bersifat mutlak.

Jika ini terjadi jelas 10 sampai 20 tahun kedepan tanah rakyat di desa-desa seluruh Indonesia akan beralih kepada Pihak Asing. Inilah Hasil kerja PTSL yang dipaksakan tersebut.

H. Anhar Nasution
Ketua Umum FAKTA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *