Menilai Moralitas Calon Pemimpin Daerah

 

Palembang-Lintas Sumsel, Menyimak peta koalisi partai politik pada ajang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2018 yang cukup cair menimbulkan optimisme. Cairnya koalisi partai politik setidaknya dapat mereduksi intensitas peperangan pesan di ruang publik yang cenderung berujung pada bully dan ujaran-ujaran kebencian.

Kedua, karena masyarakat pemilih sudah belajar dari pengalaman, pengamatan gelaran pilkada sebelumnya yang berlarut-larut dan sangat melelahkan, masyarakat sudah lebih jernih dalam membaca situasi ditengah kompetisi yang terjadi sehingga tak mudah lagi terprovokasi.

Namun demikian pilkada 2018 masih meyisakan pekerjaan rumah yang tak kalah peliknya yakni menyangkut moralitas pada diri sejumlah kandidat calon pemimpin.

Sejumlah pemimpin yang memiliki rekam jejak cacat moral atau memiliki rekam jejak negatif dalam pilkada tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat. Apalagi jika dimata masyarakat dilihat sebagai satu hal yang benar-benar serius dan mencederai rasa kemanusian dan keadilan.

Sebagai satu contoh kasus yang mendapat perhatian media dan masyarakat secara meluas adalah kasus dugaan tindakan amoral yang dilakukan oleh HD, salah satu calon gubernur dalam pilkada Sumatera selatan terhadap asisten rumah tangganya hingga menghasilkan anak. Kasus yang sempat ramai memenuhi ruang pemberitaan ini tentunya sangat mencederai nurani publik, apalagi dengan ditolaknya tuntutan tes DNA oleh HD.

Tentunya bisa saja seorang kandidat bersolek diri di dukungan media, dengan jargon-jargon bombastis yang jauh dari identitas moral sesungguhnya, dan dengan dukungan teknologi komunikasi saat ini juga sangat memungkinkan seorang kandidat menawarkan program hebat mengemas diri dengan pencitraan padahal sejatinya kosong tanpa substansi.

Karenanya masyarakat diharapkan untuk tidak terjerat manipulasi politik dalam bentuk pencitraan yang pada kenyataannya teramat sering tidak memberikan gagasan gagasan kongkrit untuk membangun daerah dan keberpihakan-nya kepada masyarakat hanya besutan media saja.

Untuk daerah yang terdapat calon Gubernurnya terjerat dugaan kasus moralitas, kuncinya ada pada masyarakat sendiri, masyarakat tidak boleh hanya percaya pada janji-janji kampanye saja, tatapi harus melihat lebih ke dalam lagi menyangkut rekam jejak seperti apa pengalaman hidup calon pemimpin-nya sehingga tidak sampai tertipu dengan kemasan politik yang Indah indah.

Masyarakat harus lebih keritis, selektif dan cerdas dalam memilih karena bagus atau tidaknya moralitas seorang pemimpin tentunya akan berpengaruh pada kebijakan yang akan dikelurkannya.

Dalam politik, moralitas merupakan faktor yang sangat penting. Moralitas menjadi elemen yang menentukan karakter seorang pemimpin, karena nilai moral adalah landasan untuk bertindak, dalam berprilaku dan tentunya dalam pengambilan serta membuat keputusan keputusan.

Dengan nilai-nilai yang berlandaskan moralitas seorang pemimpin akan dapat memegang teguh amanah serta tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepadanya kemudian berdasarkan nilai-nilai itu seorang pemimpin akan dapat memunculkan keputusan-keputusan etis serta implementasi-implementasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusian yang berkeadilan. Sebab itu mari cek rekam jejak calon pemimpin di darah anda, bermoralkah? (A/a)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *