Mentri ATR Diminta Tanggung Jawab Menyangkut Terbitnya Sertifikat Pulau Reklamasi

Jakarta, Lintassumsel.com,– Ketua Umum LSM FAKTA, Anhar Nasution menilai, langkah yang telah dilakukan pemprov DKI dibawah komando Anis Baswedan dengan menyegel pulau D di kawasan pulau reklamasi sudah tepat.

“Seharusnya, aparat terkait ,kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga harus mulai terjun untuk melakukan penyidikan mengenai terbitnya sertifikat HGB seluas 31,2 ha atas nama PT Kapuk Naga Indah yang diterbitkan BPN Jakarta Utara, karena sudah jelas-jelas telah melanggar aturan, ada apa? Melanggar aturan tetapi tetap bisa terbit. Jangan nanggung-nanggung donk”, ujar Anhar Nasution saat dihubungi redaksi Lintas Sumsel.

Menurut Anhar Nasution yang juga mantan pimpinan Panja Pertanahan Komisi Dua DPR-RI 2004-2009, penerbitan HGB di atas 5.000 meter persegi harus terlebih dahulu mendapatkan SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) dari Pemda DKI yang dilengkapi dengan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan setempat.

Selain itu, lanjut Anhar Nasution, setiap penerbitan sertifikat harus pula dilengkapi berbagai persyaratan ketat dengan advice planning/RUTR/RT-RW dari Pemda DKI, serta dilampiri dengan akta Perjanjian Pemberian HGB di atas HPL dengan investor serta persyaratan lain yang berlaku. Oleh karena itu, Anhar menilai penerbitan HGB 31,2 Ha di pulau D jelas ilegal.

“Untuk kasus penerbitan sertifikat HGB seluas 31,2 Ha melanggar ketentuan, ditambah lagi kasus pulau-pulau reklamasi tengah dalam status moratorium,” ujar Anhar, saat dihubungi lintas sumsel

Kasus ini, kata dia, mencerminkan buruknya koordinasi para pembantu Presiden, menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah mengeluarkan moratorium, sementara Kementerian ATR/BPN justru menerbitkan sertifikat pulau reklamasi. Anhar Nasution mencurigai ada kongkalingkong di balik penerbitan sertifikat tak wajar itu.

“Jika saja kita kalikan harga permeternya mencapai 100 juta rupiah permeter persegi maka angka yang didapat oleh developer mencapai Rp31,2 triliun,” ungkapnya.

Menurut Anhar, jika sertifikat itu diagunkan kepada pihak ketiga, anggap saja yang disetujui hanya 50 persen, lalu berapa uang yang didapat oleh pengembang sebelum bangunan di atas lahan itu dibangun. apalagi yang lebih Aneh dan sangat janggal adalah SHGB yang diterbitkan luasnya Sama dengan SHPL yang juga diterbitkan Sofyan Jalil sebagai Mentri ATR/BPN RI. Pertanyaan besar adalah “Apakah seorang kepala Kantor BPN Jakarta Utara yang notabene eselon tiga yang baru menjabat kurang dari 3 bulan berani menerbitkan surat itu? Jangan-jangan ada tekanan,” tambah Anhar.

“Dengan disegelnya pulau D dikawasan pulau reklamasi oleh Gubernur DKI, Anis Baswedan, kembali membuka dengan jelas bahwa permasalahan Ijin prinsip dalam mendirikan bangunan dan penggelolaan kawasan reklamasi bermasalah, mari kita lihat saja, bagaimana langkah Kejaksaan dan KPK dalam memandang potensi terjadinya korupsi besar dibalik terbitnya HGB siatas HPL yang luasan Sama” ujar Anhar.

Tambahnya, Anhar meminta agar Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN dapat menjelaskan ke publik secara transparan bagaiman pertanggung jawaban atas penerbitan sertifikat terutama penerbitan sertifikat HGB seluas 31,2 hektar di pulau reklamasi karena sangat jelas telah mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jika perlu Untuk tidak menyeret-nyeret nama baik Presiden maka sebaik nya Presiden Segera me Non Aktifkan Sofyan Jalil itu langkah sangat Tepat untuk menjaga Netralitas Proses Hukum.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *