Perempuan Dalam Politik , Bukan Hanya Masalah Kesetaraan Tapi Lebih Dari Itu

 

LINTASSUMSEL.COM

Oleh : Raslina Rasidin
Politisi Partai Berkarya, Artis dan Duta Kemanusiaan.

Kita ketahui, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi, dan tentunya potensi tersebut juga harus disadari sebagai modal dasar seorang perempuan untuk turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di dalam bidang politik.

Sejak periode 2004-2009, partisipasi perempuan sudah mulai mendapatkan apresiasi positif dengan ditetapkannya syarat partisipasi perempuan minimal sebesar 30 persen, baik dalam ranah pengurus suatu partai tertentu dan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif.

Tentunya partisispasi perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan kesamaan hak dalam politik yang dijamin oleh konstitusi saja, tetapi secara mendasar jauh lebih dari itu. Fakta dilapangan menyebutkan, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait perempuan, anak, serta lansia, 90 persen dilakukan oleh aktivis -aktivis perempuan. Sebagai duta kemanusiaan, saya mengatahui persis hal tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan.

Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk jaminan kesehatan. Namun sampai sekarang perempuan belum mendapatkan tanggapan serius mengenai hak-hak kesehatannya dari berbagai pihak.

Perempuan kerap tidak diperhitungkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan, padahal perempuan lah yang banyak sekali mengalami problem serius di bidang kesehatan, seperti hamil dan melahirkan.

Contohnya, sampai saat ini kasus kematian ibu melahirkan dan balita masih cukup tinggi di daerah pedesaan, tentunya hal ini menimbukan keprihatinan yang mendalam.

Tentunya, permasalahan-permasalahan terkait perempuan itu harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan, sehingga pemerintah dalam membuat berbagai regulasi, melibatkan perempuan adalah mutlak harus dilakukan.

Selain itu, masyarakat, khususnya kaum perempuan, juga harus benar-benar memahami bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait perempuan salah satu solusi utamanya adalah dengan terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena, tidak semua hal terkait perempuan mampu dipahami kaum pria secara mendasar.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *