Presiden Harus Evaluasi dan Awasi uang Rakyat 15 Triliun si Kementrian ATR/BPN RI

Oleh: H. Anhar Nasution
Ketua Umum LSM-FAKTA

lintassumsel.com / opini /  Niat baik Presiden untuk mensertipikat kan Tanah Rakyat diseluruh Pelosok Negri adalah Baik, langkah pengucuran anggaran yang relatif Besar juga sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan itu, artinya boleh kita katakan bukan hanya bualan atau pencitraan semata Bahkan langkah yang ditempuh oleh Presiden menyerahkan secara Langsung sertipikat Tanah kepada Rakyat nya yang menurut pantauan kami sudah lebih dari daerah/desa Presiden sambil blusukan menjumpai warganya memberikan dan berdialog langsung saat penyerahan sertipikat, Patut Kami Apresiasi.

Namun dibalik Hiruk pikuk nya dan suasana Kebahagian Rakyat yang tercermin saat menerima Sertipikat tersebut terpancar dari wajah-wajah Polos dari masyarakat yang dikerahkan berkumpul disuatu tempat mencapai Puluhan Ribu setiap kali acara Penyerahan Sertipikat Program PTSL nya kementrian ATR/BPN RI yang sebetul nya ini merupakan program lama yang lazim kita kenal dengan PRONA atau Proyek Nasional yang diamanahkan oleh Undang-undang.
Tidak salah bahkan sangat tepat bahwa Presiden Menjadikan Program ini sebagai Unggulan pemerintahan Jokowi-JK, kita jangan lengah bahwa peningkatan anggaran Kementrian ATR/BPN RI yang semula berkisar hanya 3 Triliun setiap Tahun nya belakangan ini mencapai 6,3 Triliun ditahun 2017 dan 9,6 Triliun tahun 2018. Ini semua dana APBN yang berarti uang Rakyat, maka menjadi kewajiban dan keharusan Rakyat pula-lah untuk mengawasi jalan nya penggunaan Anggaran tersebut.

Sebagai gambaran saja bahwa utk tahun 2017 target sertipikat yang harus diselesaikan 5 juta sertipikat dgn kucuran Anggaran 6,3 Triliun utk Kementrian ini.

Diahir tahun 2017 kementrian ART/BPN meng klaim dan melaporkan kepada Presiden telah menyelesaikan 5 juta sertipikat, Sehingga dengan senang, bahagia dan bangganya Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada publik Pemerintah telah berhasil menyerahkan 5 juta sertipikat kepada Rakyat Nya.

Kami sebagai elemen masyarakat Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan(FAKTA) melakukan penjajakan dan kami temukanlah bahwa ada klasifikasi terhadap program PTSL tersebut antaranlain:

1. K1 – Berkas Lengkap, dengan demikian sertipikat bisa diterbitkan.

2. K2 – Masih ada Sengketa, ini artinya sertipikat belum bisa diterbitkan.

3. K3 – Berkas belum lengkap, ini juga Sertipikat belum bisa diterbitkan bisa saja saat diukur Nama yang tercantum dalam daftar Tidak diketemukan atau bahkan mungkin Tidak ada Orang nya.

4. K4 – Sudah Terdaftar, ini juga Tidak bisa diterbitkan sertipikat nya karena diatas tanah yg diukur sebagai objek PTSL sudah terdapat sertipikat di atas tanah tersebut.

Kecuali Kondisi K1 yang sudah bisa diterbitkan, kondisi lahan yg Berstatus K2, K3 dan K4 itu disetiap daerah yg terkena Program PTSL banyak ditemukan, kami tidak mendapat data resmi dan mungkin akan sangat sulit mendapat kan data tersebut berapa persen yang masuk Kategori K1 dimana Sertifkat bisa diterbitkan, nah bisa kita bayangkan jika yang masuk Kategori K1 itu hanya 60 % saja atau katakanlah 80%, maka apa jadi nya dengan laporan dan Klaiman Kementrian yg menyatakan telah menyelesaikan 5 juta sertikat
dan telah pula diangung2kan oleh Presiden, sebuah Prestasi Besar yang sebelum nya Lembaga ini hanya mampu menyelesaikan Sertipikat sebanyak 500 Ribu pertahun sekangan Naik menjadi 5 juta sertifikat. Belum lagi jika dikaitkan dengan penggunaan 6,3 Triliun uang Rakyat untuk Itu.

Kita lanjutkan dengan tahun 2018 yang saat ini sudah pertengahan Tahun dimana informasi yang kami dapat bahwa ada 5 besar KANWIL BPN yang mendapat peringkat juara dimana Juara 1 nya telah berhasil mencapai 30%, juara 2 capaian nya 20% dan Juara 3,,4 dan 5 masing2 sekitar 10 % sementara 29 KANWIL lain nya jauh dibawah 10%. Patutlah Kami menghawatirkan tercapainya Target Yang diberikan Presiden bahwa Bapak Sofyan Jalil sebagai Komandan lembaga ini Harus mampu menyelesaikan 7 juta sertipikat di tahun 2018 “kalau tidak akan saya pecat” bahkan perkataan Presiden itu disambut gembira oleh Puluhan Ribu orang saat acara Penyerahan Sertipikat disetiap daerah bahkan Jutaan mata pemirsa Rakyat Indonesia saat menonton acara Televisi.

Kini kami bertanya akankan Kalimat itu terucap kembali dari Mulut Presiden saat dimana waktu saat ini sudah pertengahan Tahun 2018 sementara perhitungan Kasar kasar kami kira2 capaian yg telah dihasil kan Kementrian tidak lebih dari 450 Ribu sertipikat yang telah selesai dan dibagikan kepada Rakyat,, untuk itu kami berharap Presiden harus meng evalusi dan mengawasi nya dan ini tidak Sulit cukup dengan menggunakan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) kementrian ATR/BPN RI secara serius dan terbuka, serta kepada KPK seharusnyalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran 9,6 Triliun yang jauh lebih besar dari Anggaran E-KTP mya Kemendagri.

Kami meng apresiasi Cita- cita Presiden Jokowidodo namun kami juga prihatin jika Hal ini tidak dilakukan pengawasan yg ketat atas penggunaan Uang Rakyat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *