PT Nol Persen, Koalisi Partai tak Lagi Semu, Partai Politik Tak Lagi Dikuasai Neolib

Oleh H. Anhar, SE

Jakarta, Lintassumsel.com, —Menyimak akrobatik para elite politik di tanah air dalam rangka berebut kekuasaan kian terasa memuakkan rakyat.

Andai saja para elit politik kita menyempatkan diri terjun ke kedai-kedai kopi kecil, warung-warung pinggir jalan tempat rakyat kecil berkumpul, bukan malah membicarakan topik kemiskinan tetapi dengan sajian berharga ratusan dolar di meja makan, maka, mereka akan temui beragam perbincangan masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang sedang mereka pertontonkan hanyalah merupakan dagelan politik tidak lucu, menjurus ke tipu-tipu.

Rakyat sudah mahfhum bahwa elit politik hanya berfikir bagimana agar bisa memenangkan kue pembangunan. Bahkan tak jarang cara-cara yang jauh dari adab kesantunan dilakukan.

Mengatasnamakan untuk rakyat, untuk bangsa, untuk ke-adalilan bersama, padahal ujung-ujungnya hanyalah perebutan kekuasaan demi menumpuk pundi-pundi kekayaan.

Sementara bencana demi bencana dan kelaparan rakyat tidak lagi menjadi perhatian para elit, sehingga tidak — lah salah jika banyak yang mengartikan, bisa jadi penderitaan rakyat tersebut sengaja dibiarkan dan bahkan dipelihara dengan tujuan suatu saat bisa dimanfaatkan untuk pencitraan tokoh atau partai politik itu sendiri.

Tidak jarang kita lihat saat terjadi bencana, berbondong-bondong mereka menancapkan Berdera partai-nya, berebut untuk menjadi orang atau partai pertama yang memberikan sumbangan.

Sungguh suatu perbuatan tercela yang kita tonton hampir setiap hari, suatu pembelajaran politik yang sangat bodoh dan memalukan terjadi ber tahun-tahun pasca Reformasi.

Hal semacam ini tentunya tidak kita temukan saat pemerintahan Soeharto, kiranya sudah benar orang berkata bahwa reformasi kebablasan, reformasi semakin kehilangan arah.

Semakin nyata kita saksikan akibat dari penetapan Presidential Threshold, secara nyata kita menyaksikan lelaku politik transaksional tumbuh subur bak jamur dimusim Hujan.

Neoliberal semakin berjaya tumbuh subur di tanah air yang mengaku sebagai negara demokrasi terbesar.
Kelompok Nasionalis dan Agamis semakin tergerus, bahkan termarjinalkan, yang mau tidak mau pada akhirnya bertekuk lutut di bawah gelontoran rupiah yang berlimpah. Idiologi nasionalis bahkan paternalistik karismatik ulama menjadi tercampakan tanpa arti dengan alasan yang begitu norak “kalau tidak punya uang lalu bagaimana bisa berjuang,” miris.

Sesungguhnya jika mereka memiliki dab mampu mempergunakan kecerdasan hati, maka sangatlah mudah untuk mengatasi politik transaksional ini.

Langkah awal, kembalikan saja kepada siapapun Anak bangsa putra terbaik bangsa yang ingin mencalonkan dan dicalonkan untuk jabatan presiden.

Berikan kesempatan seluas-luas nya, walau undang-undang mengatur harus melalui partai politik, karena dalam proses itu nantinya akan muncul putra-putra terbaik kader Bangsa.

Jika semua Pemimpin Bangsa dan petinggi Partai politik legowo mau berpikir jernih untuk perbaikan dan kemajuan bangsa, tidak hanya mementingkan kelompok nya sendiri, maka, sudah seharusnya
Presidential Threshold
(PT) itu di tiadakan

Dan untuk itu peran Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini diuji ke independensian-nya. Mahkamah Konstitusi harus secepatnya mengambil langkah untuk memutuskan Presidentia nol persen, karena hal itu merupakan solusi terbaik untuk menghapuskan lelaku-lelaku politik transasional sekaligus menjadi jalan terbaik menghentikan kekuasan Neoliberal yang menguasai politik di Indonesia

.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *