Satu Lagi Mentri Serba Bisa, Anak Emas Presiden Jokowi

 

Oleh : H. ANHAR NASUTION
Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA)

Jakarta, LintasSumsel.com, –Pasca bergulirnya reformasi di negara tercinta ini sejak 20 tahun lalu, sejumlah keganjilan terjadi pada jalannya roda pemerintahan di Bahkan keganjilan tersebut sempat mengundang banyak orang angkat bicara, ada pula yang terkaget-kaget dengan hal tersebut, termasuk diantaranya datang dari pakar hukum tata negara seperti Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan Prof Dr Mahfud MD.

Tak aneh kemudian jika ada penilaian masyarakat reformasi yang terjadi di Indonesia ‘kebablasan’. Didorong arus informasi yang begitu Deras membuat akrobatik politik yang dilakoni para elit politik dan pemerintah mempercundangi demokrasi. Semakin tidak jelas mana yang benar dan mana pula yang salah. Semua menjadi samar-samar dan bias adanya. Bahkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negeri ini kebingungan melihat akrobat politik yang dipertontonkan oleh para elit tersebut termasuk dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Sebagai contoh Yang Terhormat Bapak Sofyan Djalil, misalnya. Menurut pengamatan kami Beliau adalah salah satu dari sekian pejabat pemerintah yang luar biasa di era reformasi ini sehingga tidak salah kiranya kalau kami menyebutnya beliau sebagai ‘Menteri Serba Bisa’.

Sofyan Djalil, kabarnya berhasil meraih gelar doktor dari sebuah universitas di Amerika Serikat, mulai berkiprah dan masuk di dalam barisan elit pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) empat belas tahun silam. Saat memulai debutnya berkarir di jabatan politik, Sofyan menjabat sebagai MENKINFO pada Tahun 2004 s/d 2007, Hanya 3 tahun Beliau menjabat lantas dipercayakan sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, untuk 2 tahun saja.

Kendati begitu tidak diketahui persis prestasi dan kiprahnya dan alasan secara pasti, mengapa pria kelahiran Aceh Timur 23 September 1953 itu dipercaya mengemban jabatan sebagai pembantu presiden di dua kementerian pada Periode 5 tahun Pertama.? Yang pasti, akhirnya namanya terlempar dari barisan pembantu presiden untuk periode kedua Pemerintahan SBY.

Meski demikian bukan berarti nama Sofyan Djalil hilang dari lingkungan dalam istana, pasalnya karirnya berlanjut dengan menjadi staf di lembaga wakil presiden, saat itu dijabat Boediono. Menurut Pejabat LKPP Setya Budi Arijanta saat persidangan mantan Ketum Golkar Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Februari 2018, nama Sofyan disebut terseret dalam kasus Mega Proyek KTP elektronik. Sofyan sempat memimpin rapat pada pertemuan untuk pembahasan dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan e-KTP di Kantor Wakil Presiden Jakarta 2011 lalu. Tetapi agaknya kemunculan nama Sofyan di kasus KTP elektronik tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), begitu pula hilang dari sergapan empuk Media Nasional. Dan kelihaiannya itulah menurut saya sebagai salah satu catatan kehebatan Sofyan Djalil.

Pada 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, Sofyan kembali terpilih masuk jajaran kabinet dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi-JK, Walau hanya menjabat 1 Tahun, Sofyan pun masih tetap dijajaran Kabinet Jokowi-JK dimana Beliau dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Bapennas dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lagi-Lagi hanya 1 tahun menjabat, Belaiu dipindah lagi Sebagai Mentri ATR/RI hingga kini. Dari sederet jabatan yang diberikan kepada Sofyan Djalil, patutlah ada pihak berdecak kagum atas hasil perjuangan para mahasiswa yang menggulirkan reformasi, karena reformasi salah satu faktor yang membuat Sofyan bisa masuk di lingkaran elit pemerintahan. Tentu saja berkahnya dirasakan betul oleh ‘Menteri Serba Bisa’ ini.

Saat memimpin Kementerian ATR/BPN RI, gebrakan besar terjadi secara spektakuler sehingga timbul pujian dan apreasiasi dari Presiden Jokowi terhadap hasil kerja yang lebih tepat saya katakan sebagai hasil ‘akrobatik’ sang Menteri Sofyan Djalil yang memaksimalkan tenaga di lingkungan kerja Kementerian ATR/BPN RI berhasil menerbitkan sertipikat 5 juta bidang tanah sepanjang 2017 dan kemudian ditargetkan menjadi 7 juta sertipikat tahun ini serta 9 juta sertipikat di tahun depan. Padahal sebelumnya BPN sendiri diketahui hanya mampu menerbitkan sekitar 500 ribu sertipikat saja pertahun. Sungguh sangat luar biasa kinerja Sofyan Djalil sehingga wajarlah kemudian Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja pembantunya tersebut dengan digelontorkan anggaran operasional proses penerbitan sertipikat senilai Rp 6,3 triliun tahun lalu dan Rp 9,6 triliun di tahun 2018.

Terkait akurasi hasil kerja sertipikat tanah itu persoalan lain, begitu pula dengan laporan penggunaan anggaran yang sangat besar ini sebagai kewenangan dan ranah dari aparat penegak hukum. Yang penting masyarakat hanya mengetahui, telah terbit sertipikat jutaan buku hak milik atas tanah mereka dan Presiden Jokowi merasa senang. Walau sesuai hasil penelusuran kami secara mendalam, bisa dikatakan jika klaim 6 juta sertifikat itu bukanlah dalam bentuk mutlak fisiknya yg terbit, tetapi termasuk pula didalam nya sertipikat yang tengah diproses karena masih ditemukan sejumlah kendala seperti sengketa dan tumpang tindihnya batasan. Tetapi, sertipikat yang terkendala itu juga kemudian dimasukkan pada kategori telah selesai dan mencapai target, dimana pencapaian angka tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Jika kita simak dan telaah lebih dalam, ada apa dengan ‘Menteri Serba Bisa’ saat menjabat di satu Kementerian tidak sampai rampung menyelesaikan masa jabatannya ini kemudian diketahui mampu meyakinkan Presiden Jokowi untuk menempatkan seorang Sekjen Kementrian ATR/BPN RI dari orang luar dan Non ASN.

Itu artinya, seorang pejabat pemerintah eselon satu diangkat tanpa Nomor Induk Pegawai (NIP) dan bahkan berasal pegawai non karier. Memang Peraturan Perundangan tidak mengatur bahwa jabatan Sekjen itu harus dari karier. Namun, dari kelaziman yang ada dan saya juga belum pernah mendengar ada jabatan Sekjen di sebuah lembaga Pemerintah yang berasal dari non ASN kecuali di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil inilah baru Pertama kali adanya.

Sejak dari dulu, lembaga Pemerintah Non Kementerian ini, jabatan tersebut bernama SESTMA dan jabatan itu pastilah diambilkan dari orang karier alias ASN/PNS yang memiliki NIP karena akan bertanggung jawab atas penggunaan dana APBN. Dengan langkah Sofyan Djalil yang mampu meyakinkan Presiden Jokowi, saya melihat dan menilai bahwa orang non karier itu jauh lebih baik dan akan mampu mendongkrak kinerja lembaga ke arah yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, bisa disebutkan jika pejabat-pejabat karier di Kementerian ATR/BPN tidak ada yang mampu dan pandai melebihi orang dari luar lembaga tersebut. Sebagai orang luar, saya melihat dan menilai bahwa tanpa sadar Sofyan Djalil telah menampar dan meletakkan ‘kotoran’ di muka para pejabat karier yang sudah mengabdi dan berkarier selama puluhan tahun di BPN.

Sebagai PNS dan pejabat karier, mereka itu berharap bisa memperoleh prestasi puncak yakni sebagai sekjen di lembaga pemerintahan. Apalagi sekjen di lembaga negara bukanlah sebagai jabatan politis sehingga jabatan itu hanya bakal diisi oleh ASN yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut.

Hal lain yang seharusnya jadi pertimbangan adalah faktor psikologis dan sosial terhadap kinerja pejabat tingkat atas sampai menengah di lingkungan BPN. Bisa jadi mereka bakal frustasi, apatis dan berujung pada hilang semangat kerja hanya karena salah kaprah dengan menempatkan orang luar sebagai Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kalau itu terjadi, yang menjadi pertanyaan adalah, apa mungkin target tujuh juta sertifikat yang ditargetkan tahun ini dapat tercapai, apalagi sekarang sudah pertengahan tahun?

Ya, entahlah. Mungkin dengan ‘Sim Salabim’ Sekjen yang non karier ini bisa menuntaskan kerja yang begitu banyak. Logikanya, bagaimana profesionalnya orang, ketika dia masuk ke pekerjaan baru, yang bersangkutan harus mempelajari dan menyesuaikan diri lebih dahulu dengan lingkungannya. Itupun kalau dia bisa diterima di lingkungan kerja tersebut. Kalau tidak, apa jadinya proyek yang menelan biaya Triliunan Rupiah ini.

Perlu diingat, proyek penerbitan sertipikat tanah yang ditargetkan Jokowi tidak bisa dikerjakan sendiri sehebat apapun orang itu. Yang bersangkutan butuh kerjasama dengan pihak lain yang memang tentu saja memiliki keahlian di bidangnya, Jadi, pekerjaan yang begitu banyak harus dikerjakan oleh satu tim yang orangnya sangat ahli dibidang itu.

Dengan melihat kondisi seperti itu, saya sangat yakin jika target yang dibebankan kepada ‘Menteri Serba Bisa’ ini tidak akan tercapai. Pasalnya tidak cukup syarat untuk menuntaskannya. Dan, akhirnya apa yang terjadi bisa jadi Proyek PTSL ini tidak lebih dari Proyek Tergesa-gesa hanya Untuk Pencitraan.

Anhar Nasution

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *