Simbol Guru Korupsi Lebih Tepat Ke PDI-P

 

Oleh : Tri Joko Susilo.SH
Ketua Umum Perisai Berkarya

LINTAASSUMESL.COM, JAKARTA, –Ketua Umum DPP Perisai Berkarya,Tri Joko Susilo.SH menilai pernyataan Ahmad Basarah yang menyebut Presiden ke-II H.M Soeharto seperti memercik air ke muka sendiri.

Alasannya, selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebutan itu lebih tepatnya ditujukan kepada PDI-P sendiri, pengusung utama Presiden Jokowi ke Istana Merdeka.

“Lho, siapa sih yang tidak tahu PDI-P? Mereka menyebut sebagai partai reformis, namun faktanya kader-kader PDI-P paling banyak diciduk sebagai koruptor oleh KPK,” ungkap Tri dengan nada mangkel.

Ia menyebut sederet nama-nama Kepala Daerah yang masuk ke hotel Prodeo-nya KPK. Di Jawa Tengah, aktivis “lulusan” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mencontohkan, Kepala daerah asal PDI-P menjadi “juara pertama” soal korupsi.

“Dari tahun 2000 sampai Juli 2018 tercatat ada 12 Kepala Daerah asal PDI-P di Jateng yang ditangkap KPK,” jelas Tri bersemangat.

Sementara di 2018 ini, hasil penelusuran Tri, dari 19 Kepala Daerah yang terkena OTT KPK, lagi-lagi PDI-P menempatkan terbanyak. Ada 7 Kepala Daerah yang dicokok, 5 dari Golkar, 1 dari Nasdem dan sebagainya.

“Lho itu semua punya ketetapan hukum lho. Kan tidak sembarang KPK melakukan OTT,” lanjut Tri mengelus dada. Ia tidak membayangkan baru seumur jagung berkuasa saja korupsi di partai lambang banteng moncong putih itu saja “meratulela”. Itupun terbatas, hanya baru Bupati dan Walikota.

“Bagaimana kalau 32 tahun kayak Pak Harto?” tambahnya menggeleng-gelengkan kepala.

Belum lagi kasus-kasus korupsi politisi PDIP di parlemen. Dari mulai traveler check Miranda Goeltom, kasus E-KTP, hingga kasus-kasus lainnya.

“Itu semua menunjukkan para politisi di Senayan, termasuk PDI-P tidak amanah pada reformasi,” tegas Tri bersemangat.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sebutan H.M Soeharto sebagai guru korupsi. Penyebutan itu hanya asumsi-asumsi saja tanpa ada dasar ketetapan hukum.

*Harus Fair*

“Sementara sisi baik Pak Harto kok tidak dilihat,” tegas Tri, menyebut keberhasilan Soeharto dalam swasembada beras, meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi pupuk yang murah, membangun infrastruktur irigasi dan waduk, repelita,mempunyai satelit palapa hingga sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

“Kita harus fair-lah. Jangan hantam kromo,” lanjut Tri. Ia mengaku sependapat dengan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, tudingan Ahmad Basarah sangat keji, membelokan sejarah kepemimpinan bangsa.,orang ini asal jeplak saja.

“Korupsi stadium 4 itu kan dilontarkan oleh Pak Prabowo,. Kok yang diserang Pak Harto. Jawab saja dengan data, atau buktikan tudingan Pak Prabowo itu salah. Kok nyerempet-nyerempat ke Pak Harto yang tidak ada kaitannya dengan Pilpres,” tambah Tri dengan mangkel.

Tri menduga, tudingan itu kemungkinan hanya untuk meredam kerinduan masyarakat terhadap eranya Soeharto yang serba murah dan tercukupi pangan.

“Karena reformasi gagal, maka rakyat pun rindu dengan eranya Pak Harto. Makanya, agar Soehartoisme tidak bangkit, maka dibunuhlah karakter Pak Harto dengan keji sebagai guru korupsi,” urainya.

Karena itu, sebagai organisasi sayap Partai Berkarya, Perisai Berkarya merasa tersakiti. Ormas ini melaporkan ke polisi soal penyebutan tersebut, termasuk tudingan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, yang menyebut Soeharto symbol KKN.

“Sampai kapan pun laporan itu terus kami kawal. Kami, Perisai Berkarya, jihad konsitusi mengangkat marwah dan harga diri partai kami,” jelas Tri mengakhiri obrolan di sebuah café bilangan Jakarta Selatan.

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *