Sumsel Sabet Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik II se Indonesia

 

Jakarta, Lintas Sumesel, — Provinsi Sumatera Selatan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Tuan rumah Asian Games ini berhasil menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2018 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik kedua tingkat Provinsi se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbagnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (30/4).

Penganugerahan tersebut sekaligus menambah jumlah penghargaan tingkat nasional yang diraih Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya sebanyak 123 penghargaan sudah dikoleksi provinsi Lumbung Energi ini sejak periode kedua kepemimpinan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

“Sudah tahu belum siapa yang dapat penghargaan pembangunan daerah? belum tau ya? karena tadi diluar. Jadi, yang nomor satu Provinsi Jawa Timur, nomor dua Sumatera Selatan, dan nomor tiga Bali,” ujar Alex Noerdin kepada awak media.

Dipaparkan Alex Noerdin,  penghargaan yang di raih kali ini adalah capaian puncak dari perjuangan dan kerja keras yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel. Selain itu, untuk mendapatkan penghargaan ini perlu melalui tahapan yang sangat ketat.

“Ini sebenarnya capaian puncak, kado terakhir karena November tahun ini jabatan saya berakhir,” ungkap Alex.

Saat tiba di Jakarta dengan maksud menghadiri Musrenbang, Gubernur Sumsel Alex Noerdin sempat terjebak macet di kawasan Semanggi hingga satu jam lamanya. Tak mau waktunya habis dalam perjalanan, Alex Noerdin tak sungkan memesankan jasa ojek

Meski harus berpanas-panasan di jalanan Jakarta tak menyurutkan semangat Orang Nomor Satu di Sumsel tersebut untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Terlebih kedatangannya di (Musrenbagnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta itu memang ditunggu oleh Presiden RI Joko Widodo lantaran Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjadi salah satu penerima penghargaan PPD Terbaik II se Indonesia.

Untuk diketahui, beberapa pencapaian pembangunan makro Sumsel hingga ditetapkan sebagai penerima penghargaan PPD Terbaik II se Indonesia yakni pada tahun 2017, Pertumbuhan Ekonomi 5,51% diatas Pertumbuhan Nasional 5,07%, Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini Rasio (0,365) lebih baik dibanding nasional (0,391), Tingkat Pengangguran (4,39) lebih kecil dibanding nasional (5,5), IPM terus meningkat secara signifikan dan tingkat kemiskinan terus menurun secara signifikan.

Demikian juga kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat akuntabel dengan mendapat predikat A (sangat baik) dari Kementerian PAN-RB begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini WTP dari BPK RI 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Perencanaan pembangunan Sumatera Selatan disusun secara holistik, tematik, integratif dan spasial serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dapat dikawal dengan baik. Perencanaan Pembangunan juga dibangun berbasis keselarasan kinerja (Integrated Development Plan) sehingga alokasi anggaran bukan Money follow function tetapi sudah berbasis Money follow program dan program follow result.

Beberapa inovasi dalam perencanaan pembangunan juga dilaksanakan antara lain : (1). SIGertak. adalah Sistem Informasi Keselarasan permasalahan dan program, keselarasan lokasi dengan kantong kemiskinan, keselarasan sasaran dengan data Basis data Terpadu (BDT) dalam Penanggulangan Kemiskinan untuk seluruh Stakeholder. (2). E-Planning Plus. adalah Perencanaan berbasis elektronik yang selaras dengan penganggaran. (3). RKPD GIS. Adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan Geographic Information System. (4). SITARUNG. Adalah sistem informasi tata ruang untuk mempermudah masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan informasi tata ruang. (5).Early Warning System (EWS) SeiMUSI. Adalah aplikasi berbasis android yang dikembangkan oleh BI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendeteksi secara dini gejolak harga di pasar dan diolah secara sistem sehingga  TPID dapat segera menetapkan kebijakan yang sesuai untuk mencegah inflasi. (6) Inovasi Pembiayaan Multi Stakeholder. Pembangunan Sumatera Selatan dilakukan melalui beberapa skema pendanaan diluar pemerintah sehingga anggaran APBD dapat fokus untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sesuai laporan Menteri PPN/Bappenas RI Bambang PS Brodjonegoro, bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada Provinsi yang berprestasi dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan diwilayahnya. Ada beberapa tahapan yang sangat ketat telah dilalui, dimulai dengan penilaian dokumen perencanaan sehingga ditetapkan 15 Provinsi nominator.

“Selanjutnya, dilakukan penilaian lapangan oleh tim pusat yang terdiri dari tim independen dan tim Bappenas untuk verifikasi terhadap seluruh stakeholder dan diakhiri dengan paparan di Jakarta untuk diuji oleh tim penilai independen,” terangnya.

Kemudian, dalam keterangan resmi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mencanangkan 5 proiritas nasional dan 24 program pemerintah dalam RKP 2019.

5 prioritas nasional tersebut antara lain,(1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui konektivitas dan kemaritiman, (3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya, (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selain itu, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antaralain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, dan rasio gini 0,38-0,39 persen. Sementara itu, Indek pembangunan manusia di ditargetkan 71,89 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

“Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (Pemerintah, Swasta, Perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN” ungkapnya.

Pada pembukaan Musrenbangnas 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo itu, nampak hadir sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan menteri lainnya.

Musrenbangnas juga mengundang para kepala lembaga dan lembaga negara, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota serta serta Kepala Bappeda Provinsi. (riil)

 

Iniberita.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *